Back to Kompasiana
Artikel

Bola

Ken Hirai

Bukan writer, bukan trainer juga bukan public speaker, hanya seorang petualang yang sedang mencari jalan selengkapnya

Caretaker Pengprov Sebuah Pencerahan

OPINI | 17 March 2013 | 14:13 Dibaca: 1235   Komentar: 0   3

Wow…lagi dan lagi, hanya kata itu yang bisa saya katakan ketika membaca komentar maupun tulisan tentang polemik caretaker pengprov. Rupanya banyak yang tidak paham apa yang dimaksud dengan caretaker dan apa yang dimaksud dengan pejabat definitif. Kini tulisan ini pun kembali akan memberi pencerahan, seperti tulisan-tulisan sebelumnya yang mampu memberi pencerahan tentang BTN dan pencerahan tentang Hak Veto ketua umum.

Ketika itu banyak komentar dan tulisan yang sangat menyesatkan tentang BTN dan Hak Veto, sehingga saya pun harus bekerja keras meluruskan pemahaman dan menjelaskan yang gamblang dan terang benderang apa yang dimaksud dengan BTN, bagaimana proses pembentukannya dan seperti apa strukturnya, lengkap dengan aturan-aturan pendukungnya.

Begitu pun dengan pencerahan tentang Hak VETO, banyak yang berkomentar dan menulis bahwa Hak VETO adalah hak super power yang absolut dimiliki ketua umum. Seakan-akan menjadikan seorang ketua umum bebas melakukan apapun juga. Sungguh pendapat yang sangat menyesatkan.

Dan kini kembali informasi sesat beredar di kanal bola berkaitan dengan Caretaker pengprov.

OK masbro, mari kita awali dulu tulisan ini dengan definisi atau pengertian caretaker. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan caretaker adalah orang yang ditunjuk untuk menempati jabatan untuk sementara waktu karena pejabatnya belum ada atau belum dipilih.

Jadi kata kunci caretaker adalah pejabat sementara karena pejabatnya belum ada atau belum dipilih. Jika kita sudah paham yang dimaksud dengan caretaker, maka mari kita lihat 18 pengprov PSSI yang dituding sebagai pengprov caretaker.

Benarkah 18 pengprov tersebut adalah pengprov caretaker?

Jawabannya TIDAK, karena ke-18 pengprov tersebut telah melakukan pemilihan pejabat definitifnya melalui Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub). Karena telah melakukan pemilihan resmi melalui Musprovlub, maka pejabat yang terpilih adalah pejabat definit terbukti dengan adanya pelantikan dan Surat Keputusan (SK).

Ingat masbro, yang namanya caretaker itu TIDAK ADA PELANTIKAN DAN SK-nya, karena hanya ditunjuk oleh ketua umum. Tapi pejabat definitif yang dipilih secara resmi melalui Musprovlub pasti punya SK dan harus DILANTIK oleh ketua umum.

Semoga tulisan yang gamblang dan terang benderang seterang matahari di siang hari ini bisa mencerahkan. Jangan sampai karena fanatisme buta, sehingga sulit untuk menerima kebenaran.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Santri dan Pemuda Gereja Produksi Film …

Purnawan Kristanto | | 22 October 2014 | 23:35

Kontroversi Pertama Presiden Jokowi dan …

Zulfikar Akbar | | 23 October 2014 | 02:00

[BALIKPAPAN] Daftar Online Nangkring bersama …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 11:00

Lilin Kompasiana …

Rahab Ganendra | | 22 October 2014 | 20:31

Inilah Daftar Narasumber yang Siap Beraksi …

Kompasiana | | 20 October 2014 | 15:40


TRENDING ARTICLES

Singkirkan Imin, Jokowi Pinjam Tangan KPK? …

Mohamadfi Khusaeni | 6 jam lalu

Pembunuhan Bule oleh Istrinya di Bali …

Ifani | 6 jam lalu

Ketua Tim Transisi Mendapat Rapor Merah dari …

Jefri Hidayat | 7 jam lalu

Jokowi, Dengarkan Nasehat Fahri Hamzah! …

Adi Supriadi | 13 jam lalu

Ketika Ruhut Meng-Kick Kwik …

Ali Mustahib Elyas | 17 jam lalu


HIGHLIGHT

Air …

Hotman J Lumban Gao... | 7 jam lalu

Penguasaan Sumber Daya Strategis …

Kang Warsa | 7 jam lalu

Ironi Setalah Dialog Kerukunan dan …

Sapardiyono | 7 jam lalu

Kepercayaan untuk Pemimpin Baru …

Kasmui | 8 jam lalu

Revolusi dari Desa di Perbatasan …

Pepih Nugraha | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: