Back to Kompasiana
Artikel

Bola

Ken Hirai

Bukan writer, bukan trainer juga bukan public speaker, hanya seorang petualang yang sedang mencari jalan selengkapnya

Caretaker Pengprov Sebuah Pencerahan

OPINI | 17 March 2013 | 14:13 Dibaca: 1198   Komentar: 0   3

Wow…lagi dan lagi, hanya kata itu yang bisa saya katakan ketika membaca komentar maupun tulisan tentang polemik caretaker pengprov. Rupanya banyak yang tidak paham apa yang dimaksud dengan caretaker dan apa yang dimaksud dengan pejabat definitif. Kini tulisan ini pun kembali akan memberi pencerahan, seperti tulisan-tulisan sebelumnya yang mampu memberi pencerahan tentang BTN dan pencerahan tentang Hak Veto ketua umum.

Ketika itu banyak komentar dan tulisan yang sangat menyesatkan tentang BTN dan Hak Veto, sehingga saya pun harus bekerja keras meluruskan pemahaman dan menjelaskan yang gamblang dan terang benderang apa yang dimaksud dengan BTN, bagaimana proses pembentukannya dan seperti apa strukturnya, lengkap dengan aturan-aturan pendukungnya.

Begitu pun dengan pencerahan tentang Hak VETO, banyak yang berkomentar dan menulis bahwa Hak VETO adalah hak super power yang absolut dimiliki ketua umum. Seakan-akan menjadikan seorang ketua umum bebas melakukan apapun juga. Sungguh pendapat yang sangat menyesatkan.

Dan kini kembali informasi sesat beredar di kanal bola berkaitan dengan Caretaker pengprov.

OK masbro, mari kita awali dulu tulisan ini dengan definisi atau pengertian caretaker. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan caretaker adalah orang yang ditunjuk untuk menempati jabatan untuk sementara waktu karena pejabatnya belum ada atau belum dipilih.

Jadi kata kunci caretaker adalah pejabat sementara karena pejabatnya belum ada atau belum dipilih. Jika kita sudah paham yang dimaksud dengan caretaker, maka mari kita lihat 18 pengprov PSSI yang dituding sebagai pengprov caretaker.

Benarkah 18 pengprov tersebut adalah pengprov caretaker?

Jawabannya TIDAK, karena ke-18 pengprov tersebut telah melakukan pemilihan pejabat definitifnya melalui Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub). Karena telah melakukan pemilihan resmi melalui Musprovlub, maka pejabat yang terpilih adalah pejabat definit terbukti dengan adanya pelantikan dan Surat Keputusan (SK).

Ingat masbro, yang namanya caretaker itu TIDAK ADA PELANTIKAN DAN SK-nya, karena hanya ditunjuk oleh ketua umum. Tapi pejabat definitif yang dipilih secara resmi melalui Musprovlub pasti punya SK dan harus DILANTIK oleh ketua umum.

Semoga tulisan yang gamblang dan terang benderang seterang matahari di siang hari ini bisa mencerahkan. Jangan sampai karena fanatisme buta, sehingga sulit untuk menerima kebenaran.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Jakarta Community Tampil Semarak di Asean …

Tjiptadinata Effend... | | 02 September 2014 | 19:52

Modus Baru Curi Mobil: Bius Supir …

Ifani | | 02 September 2014 | 18:44

Beranikah Pemerintah Selanjutnya …

Dhita A | | 02 September 2014 | 19:16

Si Biru Sayang, Si Biru yang Malang …

Ikrom Zain | | 02 September 2014 | 21:31

Ikuti Blog Competition Sun Life dan Raih …

Kompasiana | | 30 August 2014 | 17:59


TRENDING ARTICLES

Mungkinkah Jokowi Bisa Seperti PM India …

Jimmy Haryanto | 9 jam lalu

Bebek Betutu Ubud Pak Mangku …

Febi Liana | 12 jam lalu

Presiden SBY dan Koalisi Merah Putih …

Uci Junaedi | 13 jam lalu

Ahok, Mr. Governor si “Pembelah …

Daniel H.t. | 14 jam lalu

Gunung Padang, Indonesia Kuno yang …

Aqila Muhammad | 16 jam lalu


HIGHLIGHT

Kejujuran …

Rahmat Mahmudi | 8 jam lalu

Berupaya Mencapai Target Angka 7,12% …

Kun Prastowo | 8 jam lalu

Jejak Indonesia di Israel …

Andre Jayaprana | 8 jam lalu

Jazz Atas Awan, Mendengar Musik Menikmati …

Pradhany Widityan | 8 jam lalu

Indahnya Kebersamaan di Ultah Freebikers …

Widodo Harsono | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: