Back to Kompasiana
Artikel

Bola

Ethan Hunt

Dunia ini adalah sekolah bagi kita dalam mempelajari dan memahami kehidupan.. yang membuat kita semakin selengkapnya

UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Solusi Masalah Pesepakbola?

OPINI | 10 January 2013 | 12:08 Dibaca: 8954   Komentar: 0   0

Pada tahun 2003 yang lalu, DPR berhasil merumuskan serta mengesahkan sebuah Undang-Undang yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan. Salah satu pertimbangan dari disahkannya UU Ketenagakerjaan ini adalah memberi perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar mereka serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang ini:

1. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

2. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

3. Pemberi kerja adalah perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-bdan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

4. Pengusaha adalah

a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya

5. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

6. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

Berdasarkan pengertian diatas, berarti seorang pemain bola merupakan tenaga kerja dalam industri sepakbola dan juga seorang pekerja/buruh bagi klub, sehingga UU ketenagakerjaan ini melekat dan dapat diterapkan kepada mereka. Ketika disitu ada pekerjaan yang diberikan (sebagai pemain klub tsb), ada upah (penghasilan yang diterima tiap bulan) serta ada perintah (dari manajer klub), maka saat itu sudah terjadi hubungan kerja antara pekerja (pemain bola) dengan pengusaha (manajer klub). Nah, saat hubungan kerja itu dimulai, manajer lalu membuat suatu kontrak (dikenal dengan perjanjian kerja) dengan pemain bersangkutan yang memuat hak dan kewajiban para pihak serta syarat-syarat kerja, termasuk didalamnya tentang upah, durasi kontrak serta jaminan kesehatan (dibaca Jamsostek). Kontrak kerja ini harus dibuat secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia.

Saat ini, pemain bola yang berlaga di ISL tentunya sudah menandatangani kontrak profesional mereka dengan klub, biasanya diwakili oleh manajer klub. Begitu juga dengan pemain yang akan berlaga di IPL akan segera menandatangani kontrak kerja. Namun ada baiknya, sebelum kontrak kerja ditandatangani, pemain harus betul-betul mengerti dan memahami apa yang terkandung dalam isi kontrak. Bukan hanya sekedar membaca saja! Pemain bisa meminta saran dari penasihat hukum atau dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat, karena disana ada pihak yang berkompeten dalam hal ini. Karena biasanya, pemain Indonesia sering menganggap remeh tentang kontrak kerja ini, berbeda dengan pemain manca dimana mereka selalu meminta bantuan penasihat hukum agar memiliki pemahaman yang jelas.

Yang sering terjadi dipersepakbolaan nasional, dan sudah menjadi masalah klasik dan turun temurun, adalah berkaitan dengan pembayaran upah yang tertunggak. Kenapa penulis memakai istilah upah dan bukan gaji? Dalam pasal 1 UU Ketenagakerjaan disebutkan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan atau/jasa yang telah atau akan dilakukan. Jadi, yang diterima oleh pemain bola adalah upah dan bukan hanya gaji, karena gaji merupakan salah satu komponen dari upah. Ketika klub telat dan bahkan menunggak pembayaran upah pemain, berarti ada unsur kesengajaan dan kelalaian didalamnya. Oleh karena itu, klub dapat dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh. Ini diatur dalam Pasal 95 ay. (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam hal terjadi penunggakan upah tersebut, selain meminta jawaban dari pihak klub, pemain juga dapat melaporkan masalah ini pada dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat, karena disana ada pegawai pengawas ketenagakerjaan yang ditugasi untuk mengawasi pelaksanaan UU ini. Seringkali pihak manajemen klub meminta pemain untuk mengerti kondisi klub dan keuangan, namun pihak klub sendiri tidak pernah melihat dan mengerti kondisi pemain dan keluarganya. Apakah kita harus melihat pemain bola melakukan demo dulu, seperti yang dilakukan teman-temannya para pekerja/buruh, agar klub segera melunasi hak pemain bola tersebut?

Oleh karena itu, setiap pemain bola harus mengerti terkait posisi mereka dalam suatu hubungan kerja yang tertuang dalam kontrak kerja. Mereka memiliki kekuatan untuk memaksa klub agar segera melunasi upah sesuai yang tertera dalam kontrak kerja.

Selain masalah upah, UU Ketenagakerjaan ini juga melindungi pemain bola terkait dengan jaminan kesehatan mereka. Karena pemain mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan mereka. Ini berkaitan dengan UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek. Sehingga apa yang terjadi pada kasus Diego Mendieta tidak terulang lagi.

Karena keterlambatan upah yang dibayarkan, sehingga Mendieta tidak bisa berobat dan akhirnya meregang nyawa. Namun, jika yang bersangkutan sudah memperoleh perlindungan atas kesehatannya dari Jamsostek, tentu dia tidak perlu menunggu klub atau Pasoepati turun tangan, dan bisa segera berobat.

Buat pemerintah, setelah Undang-undang SKN tidak diindahkan, apakah UU Ketenagakerjaan ini, yang berkaitan langsung dengan hidup pemain dan keluarganya, akan tetap tidak diindahkan?

Buat klub ISL dan IPL, segeralah melunasi hutang upah pemain, karena ada istri dan anak pemain yang bergantung pada upah tersebut. Ada kebutuhan mendasar yang harus mereka penuhi. Bukankan pihak klub seharusnya sudah siap ketika akan mengarungi kompetisi 1 musim penuh? Bukankah pihak klub sudah mempersiapkan upah yang harus dibayarkan? Kalo ternyata terjadi penunggakan, kemana dana yang seharusnya untuk membayar hak pemain tersebut melayang?

Buat pemain, sudah terlalu lama berdiam diri, selalu diminta mengerti tentang kondisi klub dan keuangan..sedang klub sendiri tidak pernah memikirkan Anda serta keluarga yang berharap banyak pada upah sebagai pemain. Sampai kapan lagi Anda harus menunggu? Ingat, jikalau Anda bersatu, Anda memiliki kekuatan agar klub segera melunasi. Ingat dan belajarlah apa yang terjadi pada La Liga kemarin yang terhambat bergulir, karena ada klub yang belum membayar upah pemainnya.

Buat federasi, PSSI, belajarlah dari NBA yang sekitar medio 90-an hingga awal 2000-an sempat terjerambab karena masalah upah ini juga. Jor-joraan menarik dan mengikat pemain dengan upah yang besar, ternyata berbuah negatif, tidak mampu membayar upah. Akhirnya hingga saat ini, NBA menerapkan sistem salary cap untuk mengantisipasi agar hal ini tidak terulang. Bukankah PSSI bisa belajar dari hal ini? Tidak sekedar mendengungkan saja dan sekedar pemanis, tapi harus segera dilaksanakan dan diterapkan.

Salam

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Serangan Teror Penembakan di Gedung Parlemen …

Prayitno Ramelan | | 24 October 2014 | 06:00

Petualangan 13 Hari Menjelajahi Daratan …

Harris Maulana | | 24 October 2014 | 11:53

[ONLINE VOTING] Ayo, Dukung Kompasianer …

Kompasiana | | 16 October 2014 | 14:46

Proses Kreatif Desainer Kover Buku The Fault …

Benny Rhamdani | | 24 October 2014 | 14:11

Bagi Cerita dan Foto Perjalanan Indahnya …

Kompasiana | | 22 October 2014 | 17:59


TRENDING ARTICLES

Akankah Jokowi Korupsi? Ini Tanggapan Dari …

Rizqi Akbarsyah | 4 jam lalu

Jokowi Berani Ungkap Suap BCA ke Hadi …

Amarul Pradana | 5 jam lalu

Gerindra dapat Posisi Menteri Kabinet Jokowi …

Axtea 99 | 7 jam lalu

Nurul Dibully? …

Dean Ridone | 7 jam lalu

Jokowi Tunda Tentukan Kabinet: Pamer …

Ninoy N Karundeng | 10 jam lalu


HIGHLIGHT

Ada Esensi Pembelajaran Hidup dalam Lagu …

Yunety Tarigan | 8 jam lalu

Aplikasi Info KRL Anti-ketinggalan Kereta …

Nyayu Fatimah Zahro... | 8 jam lalu

Review “The Giver” : Kegagalan …

Irvan Sjafari | 8 jam lalu

Sudah Siapkah Indonesia Menghadapi AFTA …

Ira Cahya | 8 jam lalu

Brisbane akan jadi “Ibu Kota …

Tjiptadinata Effend... | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: