Back to Kompasiana
Artikel

Bola

Zen Muttaqin

AKU BUKAN APA-APA DAN BUKAN SIAPA-SIAPA. HANYA INSAN YANG TERAMANAHKAN, YANG INGIN MENGHIDUPKAN MATINYA KEHIDUPAN selengkapnya

BOPI ijin Profesional, Polri Ijin Keramaian.

REP | 03 January 2013 | 14:03 Dibaca: 2121   Komentar: 4   5

13571965871120796502

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar. [Antara

IPL-ISL Belum Dapat Izin Polri
Kamis, 3 Januari 2013 | 11:55

[JAKARTA] Kepolisian Republik Indonesia (Polri) belum mengeluarkan izin perihal penyelenggaraan Indonesian Premier League (IPL) dan Indonesian Super League (ISL) musim 2012/13. IPL akan membuka kompetisi pada 9 Februari, sementara ISL pada 5 Januari mendatang.
“Polri belum memberikan izin (keramaian) untuk dua kompetisi itu (IPL dan ISL). Kami masih lakukan evaluasi,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar di Jakarta, Rabu (2/1).
Menurut Boy, Polri masih mempertimbangkan beberapa aspek untuk mengabulkan permohonan izin dua kompetisi itu. “Kami masih terus lakukan evaluasi. Nanti akan kami pertimbangkan lagi soal itu,” ucapnya.
Hal berbeda disampaikan Plt Ketua Umum Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) Haryo Yuniarto. Menurut dia, pihaknya menjamin kick-off ISL akan terselenggara tepat waktu karena sudah mengeluarkan surat rekomendasi. “Polri akan mengeluarkan izin jika BOPI juga mengizinkan ISL bergulir. Polri izin untuk keramaian, sementara BOPI menyangkut kompetisi. Dan, kami coba menghormati ranah tersebut,” kata Haryo ketika dihubungi SP, Rabu (2/1).
Menurutnya, tidak ada alasan yang kuat untuk menunda penerbitan surat rekomendasi tersebut. Masalah penunggakan gaji yang masih terjadi hingga kini, lanjut Haryo, juga sudah coba diselesaikan oleh pihak klub dengan pemainnya. “Pada 17 Desember, ada sepuluh klub ISL yang dilaporkan menunggak gaji. Tapi, kami sudah verifikasi dan sudah beberapa (klub) yang menemui kesepakatan dengan para pemainnya. Salah satunya Sriwijaya FC yang sudah melakukan pembicaraan degan pemain,” tandasnya.
Sebelumnya, sempat mengemuka wacana bahwa BOPI tidak akan mengeluarkan rekomendasi penyelenggaraan kompetisi ISL menyusul insiden kematian pemain asal Paraguay Diego Mendieta yang bermain di Persis Solo Divisi Utama yang bernaung di bawah PT Liga Indonesia (LI).
Secara terpisah, CEO PT LI Joko Driyono optimistis izin ISL musim 2012-2013 akan dikeluarkan oleh pihak Mabes Polri. “Kami juga mengimbau kepada klub-klub untuk bisa mengatur suporter mereka supaya lebih tertib, sehingga tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan lagi,” ucap Joko.
Rencananya, laga perdana ISL akan mempertemukan juara bertahan Sriwijaya FC melawan Persiba Balikpapan di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang.
Sementara itu, CEO PT Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS) Widjajanto, penyelenggara IPL mengatakan, pihaknya belum menerima surat apapun mengenai perizinan kompetisi dari Polri. Namun, Widja, sapaan akrab Widjajanto, mengaku sudah beberapa kali bertemu dengan pihak Polri menyangkut perizinan itu.
“Kami tetap berpatokan kepada UU SKN (Sistem Keolahragaan Nasional) nomor 3 tahun 2005 pasal 51 ayat 2. Tapi, kami tentu akan bekerjasama dengan Polri terkait izin keramaian. Kami juga akan menembuskannya ke BOPI,” ucap Widja kepada SP.
UU SKN nomor 3 tahun 2005 pasal 51 ayat 2 menyebutkan, penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapat rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan. [H-16]

http://www.suarapembaruan.com/olahraga/ipl-isl-belum-dapat-izin-polri/28679

==================

.

.

Hingga hari ini, tanggal 3 januari2013, belum ada tanda tanda, akan dikeluarkannya ijin Keramaian Perhelatan sepakbola yang diselenggarakan oleh  PT LI yang mengikutkan 18 Klub yang berkompetisi diseluruh wilayah Indonesia.

Sering sekali diberitahukan dari pihak kepolisian, bahwa Ijin keramaian untuk cabang Olahraga Sepakbola mesti memenuhi berbagai syarat, bukan hanya yang profesional, yang amatir pun juga membutuhkan persyaratan dan juga koordinasi dengan pihak pihak terkait (Kalau yang amatir tak perlu BOPI).

Ijin Prinsip dilakukan oleh Mabes Polri, karena bersifat terus menerus diseluruh wilayah Indonesia, ijin pelaksanaannya akan diterbitkan oleh masing2 Wilayah atau kepolisian resort setempat.

Tentu Sesuai dengan UU yang ada, Kepolisian memiliki prosedur standard yang harus dipenuhi, semua keramaian yang bersifat massal dan melibatkan banyak masyarakat, tidak hanya sepakbola, semua harus mengikuti jadwal persiapan dan pelaksanaan perhelatan, semua harus tesusun sesuai dengan kebutuhan masing2.

Yang jelas Perhelatan mesti dilaksanakan, minimal 7 hari setelah ijin pelaksanaan dikeluarkan, artinya, memerlukan waktu 7 hari minimal mempersiapkan segala sesuatunya, yang berhubungan dengan antisipasi terhadap kemungkinan kejadian yang akan timbul saat perhelatan.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) belum mengeluarkan izin perihal penyelenggaraan Indonesian Premier League (IPL) dan Indonesian Super League (ISL) musim 2012/13. IPL akan membuka kompetisi pada 9 Februari, sementara ISL pada 5 Januari mendatang.

“Polri belum memberikan izin (keramaian) untuk dua kompetisi itu (IPL dan ISL). Kami masih lakukan evaluasi,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar di Jakarta, Rabu (2/1).   Menurut Boy, Polri masih mempertimbangkan beberapa aspek untuk mengabulkan permohonan izin dua kompetisi itu. “Kami masih terus lakukan evaluasi. Nanti akan kami pertimbangkan lagi soal itu,” ucapnya.

Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) Haryo Yuniarto. Menurut dia, hanya memberikan ijin menyangkut perhelatan event olahraga profesional, tentu juga menyangkut kompetisi atau turnamen. BOPI bukan induk Olah raga BOPI hanya berkaitan dengan masalah profesionalitas olah raga bersangkutan, dalam hal ini sepakbola.

PSSI adalah, Induk cabang Olahraga satu satunya yang resmi dan memiliki otoritas penuh atas semua kegiatan sepakbola di Indonesia. PSSI merupakan induk olah raga cabang sepakbola di Indonesia, yang resmi diakui oleh badan olah raga dunia sepakbola FIFA dan AFC.

POLRI adalah peleksana penegakan hukum seluruh UU dan aturan yang berlaku di Indonesia, UU Olahraga yang dimaksud adalah UU no.3 tahun 2005, sebagai aparat penegak hukum dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah, memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi seluruh kegiatan, termasuk Olahraga dan tentu sepakbola.

UU SKN nomor 3 tahun 2005 pasal 51 ayat 2 menyebutkan, penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapat rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan

Sebagai aparat penegak hukum, tentu Polri harus taat asas menjalankan seluruh hukum dan aturan yang berlaku secara murni dan konsekwen, sebagai ketaatan Polri menjalankan kewajiban konstitusionalnya, sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari Pemerintah Indonesia.

Kepastian hukum dan kepastian keamanan, dan perlindungan hukum dan keamanan bagi seluruh kegiatan diwilayah NKRI, adalah komitmen pemerintah kepada seluruh warga negara Indonesia maupun warga negara asing dalam menjalankan kegiatannya di Indonesia.

Setiap kesalahan dan ketidak tepatan menjalankan hukum dan aturan yang berlaku, otomatis akan mengganggu kredibilitas Negara dan Pemerintah bagi kepastian hukum dan kepastian keamanan, menurunnya perlindungan hukum dan keamanan bagi kegiatan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia. dan tentu akan menyurutkan semangat bagi siapapun untuk berkegiatan apapun termasuk investasi.

Oleh karena itu sangat wajar apabila Polisi perlu menelaahnya dengan kewaspadaan tinggi, dan perlu mempertimbangkan dari segala aspek, ketika menjalankan dan menerapkan hukum yang berlaku secara murni dan konsekwen, keteledoran dalam penegakan hukum akan berakibat fatal terhadap kelangsungan Pemerintah dimata rakyatnya sendiri maupun dimata International.

BOPI  dan rekomendasinya hanya merupakan komplemen perijinan kepolisian dalam penyelenggaraan perhelatan olah raga profesional, tetapi bukan jaminan terhadap penyelenggaraan cabang olah raga yang sarat dengan aturan dan peraturan dari suatu pertandingan.

BOPI dan PSSI bukan saling meniadakan, karena memang BOPI bukanlah Induk Olahraga yang tahu tentang penjaminan Olah raga dilaksanakan sesuai dengan aturan olahraga yang berlaku, yang tentu merupakan titik rawan perhelatan.

Walaupun BOPI sudah memberikan ijin, maka tetap saja POLRI harus mendapatkan rekomendasi perhelatan dari induk olahraga yang berkompeten, dalam hal sepakbola ya PSSI .

Pernyataan BOPI, dengan mengasumsikan perijinannya sudah mampu dan menjamin POLRI serta merta mengeluarkan ijin, adalah keterlanjuran yang mendahului kewenangan POLRI sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelakasaan UU dan penegakan hukum yang murni dan konsekwen.

Jadi dalam hal penegakan hukum sehubungan dengan amanat UU No.3. Tahun 2005, tentang Keolahragaan Nasional, merupakan hal pokok bagi POLRI yang menentukan dan membawa beban menjaga tetap terjaganya kredibilitas Pemerintah dimata masyarakat dan mata International.

Bahwa kelalaian penegakan hukum yang mengabaikan amanat UU, akan berakibat fatal menghancurkan kepastian hukum dan kepastian keamanan bagi seluruh kegiatan di Indonesia, yang secara langsung menurunkan kredibilitas dan jaminan keamanan dan perlindungan hukum terhadap semua kegiatan di Indonesia, termasuk Investasi bagi Investor.

Sudah benar apa yang dikatakan oleh POLRI, bahwa kenyataannya memang belum ada pengeluaran ijin bagi ISL dan IPL, dan itu jelas merupakan kegiatan yang memiliki ranah dan otoritas yang sama, yaitu PSSI.

Semoga semua berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, karena walau bagaimanapun juga, kegiatan Sepakbola tak bisa dilepaskan dari Induk Olah raga di Indonesia maupu Asia dan Dunia, dalam hal ini PSSI, AFC dan FIFA.

Karena dari FIFA dan AFC lah semua aturan dan peraturan permainan serta seluruh tata cara dan tata laksana, adalah pemilik mutlak cabang olahraga Sepakbola .

Tak ada yang lebih penting dari mempertahankan kehormatan Bangsa dan Negara, dengan jalan menciptakan kehidupan yang nyaman dan tenteram dibawah jaminan perlindungan hukum dan perlindungan kemanan, dan kepastian hukum dan keamanan bagi seluruh warga.

.

Merdeka ! Merdeka ! Merdeka !

.

Jakarta 3 Januari 2013

.

Zen Muttaqin

.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Visa on Arrival Turki Dihapus? …

Sifa Sanjurio | | 29 July 2014 | 06:03

Kaum Dhuafa Berebut Zakat, Negara Gagal …

Nasakti On | | 28 July 2014 | 23:33

Membuat Hidangan Lebaran di Moskow (Jika …

Lidia Putri | | 28 July 2014 | 17:08

Kampanye Wisata Thailand’s Best …

Olive Bendon | | 28 July 2014 | 16:49

Punya Gaya “Make Up” Menarik? …

Kompasiana | | 09 July 2014 | 00:21


TRENDING ARTICLES

Pijat Ala Dubai International Airport …

Ardi Dan Bunda Susy | 28 July 2014 23:45

Jangan Terlalu Berharap Banyak Pada Jokowi …

Bambang Srijanto | 28 July 2014 22:40

Berlebaran Tetap Gaya dengan Kaos Kompasiana …

Topik Irawan | 28 July 2014 21:13

Jangan Nanya Panci ke Polisi Amerika …

Usi Saba Kota | 28 July 2014 18:24

” Dari Tahun Ketahun Tak Pernah …

Rere | 28 July 2014 13:56

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: