Back to Kompasiana
Artikel

Bola

Naiv Vian

SEPAK BOLA INDONESIA MAJULAHHHHH

Statuta PSSI yang Dilanggar PSSI

OPINI | 27 December 2012 | 15:42 Dibaca: 1663   Komentar: 0   1

Sampai  DEADLINE FIFA tanggal 10 Desember 2012 permasalahan sepak bola Indonesia ternyata masih menemui jalan buntu, syukur FIFA masih memperpanjang nafas sepak bola Indonesia sampai 30 Maret 2013, tapi sampai sekarang titik temu anatara KPSI dengan PSSI seperti jauh dari harapan kita semua pecinta sepak bola Indonesia.

Di sini saya cukup tertarik wawancara tabloid BOLA dengan petinggi PSSI yaitu SALEH MUKADAR yang di kutip pada edisi tabloid BOLA tanggal 27 Desember 2012. Disitu ditanyakan penyebab konflik PSSI tidak kunjung selesai.

Berikut isi wawancaranya dan tanggapan menurut saya (sekali lagi menurut opini saya ):

1.

Apa sebetulnya yang menyebabkan konflik ini terjadi begitu lama dan tak kunjung selesai?

Awalnya masalah ini terjadi karena kepentingan politik lokal bertemu dengan sistem yang kotor. Karena ada kepentingan yang sama, mereka memperjuangkannya. Ada dua hal yang mereka coba bisikkan pada beberapa anggota komek. Ironisnya, empat anggota komek ini terpengaruh.
Akibatnya ada penolakan terhadap usulan terkait deposit bank, pembatasan gaji, dan hak siar. Masalah yang terbesar sebetulnya pada hak siar karena ini mainan mereka. Intinya mereka tidak rela hal ini hilang dari genggaman.

Kalau dibongkar lagi ceritanya dari awal, sebetulnya masalah hak siar ini yang dipersoalkan oleh mereka. Tapi, kenapa kemudian melebar ke mana-mana?

Tanggapan:

Salah satu pemicu perseteruan antara PT Liga Prima Indonesia Sportindo (PT LPIS) sebagai perusahaan pengelola Indonesia Premier League (IPL) melawan Kelompok 14 klub yang akan bergabung dengan PT Liga Indonesia yang akan mengelola Indonesia Liga League, adalah masalah pembagian saham.

Kelompok 14 klub mempermasalahkan pembagian saham yang kompsisinya 70 buat PSSI dan 30 untuk klub. Padahal Komposisi saham PT LPIS  dianggap mengingkari hasil Kongres PSSI di Bali. Diputuskan di kongres, 99 persen saham perusahaan pengelola liga level tertinggi ditetapkan menjadi milik klub peserta, sedangkan PSSI hanyalah 1 persen saja.

“Sebagaimana berlaku di banyak negara, saham 1 persen itu merupakan golden share saja yang memberikan hak veto kepada PSSI untuk menjaga aspek-aspek penting keolahragaan dalam pelaksanaan kompetisi,” demikian dijelaskan Joko Driyono, CEO PT Liga Indonesia di Jakarta ( Suara Merdeka,18 Oktober 2011)

Dari sini saya melihat hasil Kongres Bali masih relevan, bahkan teramat bagus bagi kepentingan KLUB anggota,kenapa PSSI mengingkarinya dengan membuat kebijakan sendiri yaitu 70 persen PSSI dan kulb 30 persen .

2.

Versi KPSI mereka menolak karena PSSI menambah kuota peserta kompetisi.

Sebetulnya bukan karena masalah itu. Dari empat anggota komek yang akhirnya dipecat oleh Komite Etik, hanya La Nyalla yang menolak. Sementara Tonny Aprilani, Erwin Dwi Budiawan dan Roberto Rouw menerima.

Dalam sebuah rapat organisasi, mestinya ketika hanya satu suara yang menolak, sementara yang lain menerima, seharusnya suara terbanyak yang menjadi keputusan rapat.

Tanggapan :

Menurut saya pendapat Saleh Mukadar itu salah besar, menurut PERATURAN ORGANISASI
PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI)
TAHUN 2010 Nomor : 02/MUNASLUB-PSSI/2009 Tentang STATUTA PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA pasal 21 (1) Kongres merupakan badan tertinggi dan legislatif., kemudian dalamPasal 13
Permohonan dan Prosedur untuk menjadi Anggota
(1) Prosedur untuk pengesahan menjadi anggota diatur dalam peraturan
khusus yang dibuat setelah disetujui Komite Eksekutif PSSI.
(2) Komite Eksekutif PSSI harus meminta Kongres untuk memutuskan
apakah Kongres akan mengesahkan atau tidak mengesahkan
Pemohon sebagai anggota. Pemohon dapat pula menyampaikan
alasan permohonannya kepada Kongres
.
(3) Anggota baru memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban
keanggotaannya pada saat keanggotaanya disahkan. Delegasi anggota
baru tersebut langsung mempunyai hak suara dan dapat dipilih

3

Meski keputusan itu menabrak aturan (Statuta PSSI) misalnya?

Siapa bilang menabrak statuta PSSI? Pasal 23 itu mengatur tentang peserta Kongres. Sementara Pasal 37 soal kewenangan Komek. Kalau PSSI melanggar statuta, sudah pasti PSSI disanksi oleh FIFA. Bukan itu yang mereka ributkan, tapi keputusan soal pengelola kompetisi. Lagi-lagi ini soal mainan mereka.

tanggapan:

Dari pasal 23 tentang peserta kongres sendiri telah dicantumkan pesertanya
Peserta Kongres
(1) Kongres diikuti 108 (seratus delapan) peserta sebagai berikut :
a. 18 (delapan belas) peserta dari Klub-klub Super Liga; (satu suara
setiap peserta)
=>bukan LPI
b. 16 (enam belas) peserta sebagai perwakilan dari 16 (enam belas)
Klub-klub teratas Divisi Utama (satu suara setiap peserta)
c. 14 (empat belas) peserta sebagai perwakilan dari 14 (empat
belas) Klub-klub teratas Divisi Satu (satu suara setiap peserta)
d. 12 (dua belas) peserta sebagai perwakilan dari 12 (dua belas)
Klub-klub teratas Divisi Dua (satu suara setiap peserta)
e. 10 (sepuluh ) peserta sebagai perwakilan dari 10 (sepuluh) Klubklub
teratas Divisi Tiga (satu suara setiap peserta)
f. 33 (tiga puluh tiga) peserta dari perwakilan Pengurus Provinsi
PSSI
g. 1 (satu) perwakilan dari Klub-klub Sepakbola Wanita.
h. 1 (satu) perwakilan Klub-Klub Futsal
i. 1 (satu) perwakilan dari Asosiasi Wasit
j. 1 (satu) perwakilan dari Asosiasi Pemain
k. 1 (Satu) perwakilan dari Asosiasi Pelatih
(2) Klub-klub teratas sebagaimana dinyatakan pada ayat 1 (satu) huruf
b sampai huruf e harus berdasarkan peringkat akhir dari kompetisi
nasional tahun berlangsung.

sedangkan pasal 37

1) Komite Eksekutif berwenang:
a. Mengambil keputusan atas seluruh kasus yang bukan merupakan
lingkup tanggung jawab Kongres atau yang tidak diberikan kepada
badan lain sebagaimana diatur dalam Statuta ini.
b. Mempersiapkan dan meminta untuk diadakan Kongres Biasa dan
Kongres Luar Biasa PSSI.
c. Menunjuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komite Tetap;
d. Menunjuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota badan peradilan;
e. Dapat memutuskan untuk menetapkan Komite Ad-hoc apabila
diperlukan setiap saat.
f. Menyusun peraturan tentang Organisasi Komite Tetap dan Komite
Ad-hoc.
g. Mengangkat atau memberhentikan Sekretaris Jenderal atas
usulan dari Ketua Umum. Sekretaris Jenderal harus menghadiri
rapat-rapat Komite sesuai tanggungjawab jabatannya.
h. Mengusulkan auditor independen kepada Kongres.
i. Memutuskan tempat, tanggal dan jumlah tim yang berpartisipasi
dalam kompetisi PSSI.

j. Menunjuk pelatih untuk tim nasional dan staf teknis lainnya.
k. Menyetujui peraturan yang mengatur bagaimana PSSI
diorganisasikan secara internal.
l. Menjamin bahwa Statuta dilaksanakan dan dipatuhi sebagai
persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk suatu pemohonan
menjadi anggota.
m. Memberhentikan seseorang atau badan atau menskorsing 1 (satu)
anggota dari PSSI sampai Kongres berikutnya.

n. Mendelegasikan tugas-tugas yang terjadi diluar daerah
kekuasannya ke badan-badan lain di PSSI atau pihak ketiga

Dari sini menambah jumlah tim memang kewenangan KOMEK,tapi menambah anggota atau memasukkan anggota di luar PSSI adalah kewenangan KONGRES dalam ini berlaku saat penambahan PERSEBAYA 1927(belum terdaftar di PSSI ), PERSEMA,PERSIBO,PSM (klub terhukum pada edisi KONGRES BALI ).

4.

Bagaimana soal pemecatan empat anggota Komek, adakah mekanisme yang mengaturnya?

Mantan Presiden AFC sekaligus anggota Komite Eksekutif FIFA Mohamed bin Hammam juga tidak dipecat melalui Kongres. Padahal yang memilih Hammam itu Kongres, bukan ditunjuk FIFA. Statuta mengatur itu semua, tapi karena La Nyalla tidak tahu statuta itu makanan apa, dia pikir tidak diatur.

Dalam Statuta PSSI, Komek punya kewenangan menjatuhkan skors pada anggota. Komite Etik juga punya kewenangan menindak anggota. Kalau ini salah, seharusnya PSSI sudah disanksi oleh FIFA.

Tanggapan:

Pasal 39
Pemberhentian Seseorang atau suatu Badan
(1) Kongres dapat memberhentikan seseorang atau suatu badan. Komite
Eksekutif dapat mencantumkan pemberhentian seseorang atau
badan pada acara Kongres. Komite Eksekutif dapat juga melakukan
skorsing terhadap seseorang atau badan. Setiap anggota Komite
Eksekutif dapat menyampaikan usulan untuk pembubaran badan
tersebut dalam agenda Komite Eksekutif atau Kongres.
(2) Usulan pemberhentian harus disertai alasan yang cukup. Usul
pemberhentian harus dikirim ke Anggota PSSI bersamaan dengan
agenda acara.
(3) Orang atau badan yang sedang dipermasalahkan statusnya tersebut,
mempunyai hak untuk menjawab atau melakukan pembelaan.
(4) Apabila usul pemberhentian diterima dan dikuatkan, Kongres atau
Komite Eksekutif harus mengeluarkan keputusan dengan cara
melakukan pemungutan suara secara tertutup, berdasarkan suara
terbanyak 2/3 (dua per tiga) dari suara sah.
(5) Orang atau badan yang diberhentikan sementara tersebut harus
segera dilepaskan dari jabatannya pada saat skorsing dijatuhkan

Pemberhentian KOMEK harus melalui KONGRES atau rapat KOMEK yang telah memenuhi 2/3 anggota,jika KOMEK ada 9,bagaimana mungkin 5 orang bisa memutuskan memberhentikan 4 orang KOMEK lainnya, padahal yang berwenang adalah KONGRES.

4.

Soal mosi tidak percaya dan pencabutan mandat oleh lebih dari 2/3 anggota pada Ketum PSSI Djohar Arifin Husin bagaimana?

Kalau mereka mengklaim sebanyak 452 anggota itu sah, bagaimana dengan 400 anggota PSSI yang sekarang berkompetisi di semua kasta itu? Kami bukan seenaknya mengklaim. Asal tahu saja, sanksi yang dijatuhkan PSSI bukan pada klub atau Pengprov-nya, tapi pada personilnya. Jadi anggota PSSI yang sekarang masih tetap, tidak ada yang berubah, begitu juga voter Kongres Solo.

Tanggapan:

Anggota yang diklaim oleh kedua duanya harus di verifikasi ulang oleh  badan independen yang sah.

5.

Soal pencabutan MoU dan pembubabaran Komite Bersama, apakah sudah tepat?

Pada dasarnya, pembuatan MoU itu sudah menyalahi Statuta. Dalam statuta jelas diatur soal larangan bertemu dengan pihak luar yang bukan anggota FIFA atau ilegal, apalagi berunding sampai membuat kesepakatan. Alasan lain, di MoU itu tidak ada pengambil keputusan, juga tidak ada sanksi bagi pelanggarnya.

Jadi kalau kondisinya seperti sekarang, dan sanksi FIFA turun, jangan salahkan PSSI karena yang disanksi nanti pasti pemerintah. Indonesia dilarang beraktivitas di semua agenda resmi FIFA. Sementara PSSI tetap bisa menggulirkan roda organisasi dan kompetisi di dalam negeri. Ini salah pemerintah yang memberi ruang untuk federasi yang ilegal ketimbang legal, dan ini hanya terjadi di Indonesia.

Tanggapan:

Dalam kondisi perpecahan MOU adalah jalan terbaik pemecahan masalah karena telah ditandatangani kedua kubu dengan disaksikan AFC dan FIFA, akan tetapi PSSI secara sepihak membatalkan MOU yang merupakan jalan damai dengan alasan statuta, padahal mereka melanggar sendiri statutanya sendiri.

Mungkin jika ingin mengatasi masalah ada baiknya SEBUAH BADAN INDEPENDEN INTERNASIONAL bisa FIFA , AFC atau mungkin CAS memverifikasi anggota PSSI yang sah satu persatu, dengan dasar KONGRES  sebelum perpecahan dalam hal ini KONGRES SOLO

Demikian opini dari saya ..terima kasih..SALAM SEPAK BOLA NASIONAL

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Hati-Hati Meletakkan Foto Rahasia di …

Pical Gadi | | 02 September 2014 | 15:36

Yohanes Surya Intan yang Terabaikan …

Alobatnic | | 02 September 2014 | 10:24

Plus Minus kalau Birokrat yang Jadi …

Shendy Adam | | 02 September 2014 | 10:03

Mereka Sedang Latihan Perang …

Arimbi Bimoseno | | 02 September 2014 | 10:15

Inilah Pemenang Lomba Kompetisi Blog ACC! …

Kompasiana | | 01 September 2014 | 12:25


TRENDING ARTICLES

Mungkinkah Jokowi Bisa Seperti PM India …

Jimmy Haryanto | 5 jam lalu

Bebek Betutu Ubud Pak Mangku …

Febi Liana | 7 jam lalu

Presiden SBY dan Koalisi Merah Putih …

Uci Junaedi | 9 jam lalu

Ahok, Mr. Governor si “Pembelah …

Daniel H.t. | 10 jam lalu

Gunung Padang, Indonesia Kuno yang …

Aqila Muhammad | 11 jam lalu


HIGHLIGHT

Mengenal dan Mengenang IH Doko, Pahlawan …

Blasius Mengkaka | 8 jam lalu

Kenormalan yang Abnormal …

Sofiatri Tito Hiday... | 8 jam lalu

Aku Akan Pulang …

Dias | 8 jam lalu

Terpenuhikah Hak Kami, Hak Anak Indonesia? …

Syifa Aslamiyah | 8 jam lalu

UUD 1945 Tak Sama dengan Jakarta …

Adinda Agustaulima ... | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: