Back to Kompasiana
Artikel

Bola

Reonnald

Mahasiswa dari Ndeso yang terpencil, belajar untuk menjalani kehidupan yang kejam

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional Hak Pemerintah Mengambil Alih PSSI?

OPINI | 12 December 2012 | 09:54 Dibaca: 2481   Komentar: 0   4

Pemerintah cq Menteri Olah Raga saat ini berupaya akan mengambil alih kekuasan PSSI bahkan membekukannya hal ini dilandasi oleh amanat undang undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, namun yang menjadi pertanyaan adalah “Benarkah dalam undang undang tersebut mengatur kekuasaan pemerintah mengambil badan olah raga nasional termasuk PSSI ini  apa bila terjadi perselisihan antara anggotanya?”

Bukahkan tugas dan wewenang pemerintah pun sudah diatur dalam UU ini, lantas kenapa pemerintah sekian lama berdiam diri jika sudah mempunyai UU ini baru sekarang digunakan ?
Tentu akan menjadi tanda Tanya besar, kenapa pemerintah baru bertindak sekarang bukan kah dulu menunggu ke putusan FIFA tentang legalitas organisasi, jika legal di mata FIFA kenapa hingga sekarang pemerintah belum juga mengakui legalitas PSSI tersebut!

Dengan mengambil alih PSSI serta membekukan kepengurusannya dengan mudah pemerintah akan menjawab bahwa ini sudah sesuai dengan  UU No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang mengatur akan wewenang  pemerintah tersebut yang di sebut kan dalam Pasal 13 ayat  1.

Jika pasal ini di pakai sebagai alasan pemerintah tentunya akan sangat mudah terpatahkan bahkan mungkin masih bisa di perdebatkan, kenapa ?

Untuk lebih jelasnya berikut petikan UU No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

BAB V
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

(1) Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi bidang keolahragaan secara nasional.
(2) Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah.

Pasal 13

(1) Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional.
(2) Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

Pasal 14

(1) Pelaksanaaan tugas penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan yang dikoordinasikan oleh Menteri.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pemerintah daerah membentuk sebuah dinas yang menangani bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sekarang coba perhatikan jika yang menjadi dasar dalam Pasal 13 kata ”mengatur” perlu di garis bawahi bahwa mengatur bukan berarti mengambil alih atau membekukan pengurus yang ada, aturan yang di maksud adalah haruslah sesuai dengan undang undang yang berlaku di negara kita.

Di dalam undang undang nomor 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional ini, juga sudah mengatur  jika ada masalah dalam badan olah raga ini yang menyelesaikannya adalah melalui arbitrase, untuk lebih jelasnya berikut petikannya

BAB XXI
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 88

(1) Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.
(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.

Sekarang jika pemerintah tetap akan mengambil alih wewenangnya atas PSSI dengan alasan UU ini maka akan mempunyai dampak hukum yang besar bagi pemerintah sendiri, karena dalam  UU tersebut juga sudah mengatur tentang perselisihan, dan penyelesainnya.

Dan jika masalah tersebut di selesaikan dengan hukum maka tugas pemerintahlah yang menjalankan sesuai koridor hukum tetap yang berlaku dan kekuatan hukum tetapnya berdasarkan putusan pengadilan.

Jangan jadikan undang undang untuk mengeruk keuntungan diri sendiri dan golongan.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Tuntutan Kenaikan Upah Buruh yang Tak …

Agus Setyanto | | 31 October 2014 | 13:14

Soal Pem-bully Jokowi, Patutkah Dibela? …

Sahroha Lumbanraja | | 30 October 2014 | 20:35

“Nangkring” bareng Tanoto …

Kompasiana | | 27 October 2014 | 10:31

Hanya Kemendagri dan Kemenpu yang Memberi …

Rooy Salamony | | 31 October 2014 | 11:03

Ayo Wujudkan Rencana Kegiatan Sosialmu …

Kompasiana | | 31 October 2014 | 10:19


TRENDING ARTICLES

Inikah Sinyal PKS Bakal Cabut UU Pornografi? …

Gatot Swandito | 3 jam lalu

Hasil Evaluasi Timnas U-19: Skill, Salah …

Achmad Suwefi | 8 jam lalu

Kabinet Jokowi Tak Disukai Australia, Bagus! …

Aqila Muhammad | 8 jam lalu

Menjawab Keheranan Jokowi …

Raden Suparman | 8 jam lalu

Pencitraan Teruus??? …

Boyke Pribadi | 9 jam lalu


HIGHLIGHT

Milad Himakom UNIFA yang ke-4: Himakom Dulu, …

Komunikasi Universi... | 7 jam lalu

Setelah Kelas Ibu Hamil, Ada Kelas Balita …

Imma Firman | 7 jam lalu

Positif Mengkritik Santun Memberi Saran …

Ferra Shirly | 8 jam lalu

Robohnya Kampus Kami …

Ardi Winangun | 8 jam lalu

Desa Hegarmanah Cidolog Ciamis Tanahnya …

Asep Rizal | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: