Presiden Direktur PT Liga Indonesia Andi Darusalam, Sekjen PSSI Nugraha Besoes, Ketua PSSI Nurdin Halid, dan Anggota Komite Eksekutif PSSI Togar Manahan Nero (kiri ke kanan)/Admin (Tribunnews)

Pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Nugraha Besoes yang dimuat di berbagai media, tentang telah diakuinya Peraturan Organisasi (PO) oleh federasi sepak bola dunia, FIFA, ternyata adalah kebohongan belaka. PO yang akan digunakan sebagai aturan untuk memilih anggota Komite Pemilihan dan Komite Banding dalam kongresnya yang direncanakan dimulai hari ini di Pekan Baru, Riau ternyata tidak diakui oleh FIFA karena tidak sesuai dengan Electoral Code FIFA.

Hal ini, seperti dikutip dari kompas.com, adalah pernyataan Direktur Keanggotaan dan Pengembangan Asosiasi FIFA, Thierry Regenass, melalui hubungan telepon dengan Ketua Komisi Sports and Law KOI, Timbul Thomas Lubis. Menurut Timbul, FIFA tidak menyetujui PO karena tidak sesuai dengan Electoral Code FIFA bahkan Ragenass menyatakan bahwa PO itu sangat menyedihkan dan buruk sekali.

Proses pembuatan PO itu juga tidak sesuai dengan Electoral Code. Seharusnya PO itu merupakan keputusan kongres, dimana PSSI membuat drafnya untuk mendapat persetujuan di kongres.Namun yang terjadi adalah PO justru dibuat sendiri oleh PSSI. Hal lain yang memperlihatkan kejanggalan adalah jumlah pasal dalam PO hanyalah delapan padahal di Electoral Code FIFA memuat 26 pasal, dan salah satunya memuat bahwa calon harus didukung oleh lima suara padahal Electoral Code FIFA mengatur bahwa calon didukung oleh satu suara.

Secara umum, kongres di Pekan Baru ini dari awal sudah menampakkan banyak kontroversi. Penghilangan hak suara yang dimiliki anggota PSSI yang aktif di Komite Penyelamat P
enyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN) yang berseberangan dengan kehendak pengurus PSSI untuk tetap berkuasa adalah salah satu buktinya. Demikian pula dengan kacaunya distribusi undangan untuk mengikuti kongres bagi pemilik suara dan tidak disosialisasikannya PO yang ditengarai sebagai usaha Nurdin Halid dan kroninya untuk menguasai PSSI kembali.

Rupanya para pengurus PSSI saat ini tidak jera dengan apa yang telah dilakukannya di masa lalu. PSSI jelas menganggap bahwa semua pihak diluar pihaknya, termasuk pemerintah dan masyarakat pencinta sepak bola Indonesia adalah pihak yang bodoh dan mudah dibodohi. Rupanya mereka tak sadar bahwa di alam kebebasan sekarang ini, informasi begitu mudah didapat dan hubungan dengan FIFA bukan lagi menjadi monopoli pengurus PSSI.

Sesuai dengan janji yang pernah diucapkannya untuk memberikan ‘kartu merah’ kepada pengurus PSSI jika melakukan penyimpangan dalam kongresnya, Menpora Andi Malarangeng seharusnya saat ini sudah mencabut kartu merah itu dan membekukan kepengurusan PSSI di bawah Nurdin Halid. Penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan itu adalah bukti para pengurus PSSI tidak mau tunduk dan mematuhi pemerintah dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Hal pertama yang harus dilakukan oleh Menpora adalah membatalkan kongres di Pekan Baru karena apapun hasilnya tidak akan diakui FIFA karena menyimpang dari Electoral Code FIFA. Menjadi sebuah kesia-siaan jika kongres tetap berlangsung dan hanya akan menghabiskan waktu dan tenaga serta berpotensi menghancurkan sepak bola nasional kita jika sampai FIFA menjatuhkan sanksi.

Dalam situasi sekarang ini, yang dibutuhkan adalah tindakan langsung bukan hanya memberikan wacana. Lebih baik KPPN, sebagai pemilik suara di PSSI dan dikawal oleh pemerintah dan KOI/KONI yang mempersiapkan pelaksanaan kongres PSSI. Sudah cukup Menpora memberikan kepercayaan pada para pengurus PSSI karena hasil yang didapat hanyalah pengkhianatan saja.

Tak perlu Menpora jatuh ke lubang yang sama berulang kali dengan memberikan kepercayaan pada Nurdin dan Nugraha serta pengurus PSSI lainnya agar Menpora tidak dianggap lebih bodoh dari keledai. Jadi, tunggu apalagi Pak Andi? Cabut kartu merahmu, batalkan kongres dan bekukan PSSI !!!

-Salam Revolusi PSSI-