Konflik di tubuh Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia akhirnya mencapai titik nadir. Tuntutan mundur kepada ketua umum Nurdin Halid dan revolusi PSSI semakin gencar dilakukan yang tidak hanya terpusat di Jakarta, namun sudah tersebar di seluruh nusantara. Aksi-aksi yang dilakukan pun sudah mendekati tindak kekerasan. Jelas, masalah ini bukan lagi ranah olahraga, tetapi sudah masuk kepada ranah sosial politik. Maka sewajarnya lah kita bertanya-tanya, ada apa dengan PSSI?

Baiklah mari kita berbicara tentang akar permasalahan PSSI. Tujuan utama PSSI sebagai induk persepak bolaan Indonesia adalah untuk memajukan sepak bola Indonesia. Indikator sederhana yang bisa kita lihat adalah timnas dan liga domestik maju sehingga bisa bersaing di tingkat Asia bahkan dunia. Lalu, apakah indikator ini di era PSSI sekarang (era Nurdin Halid) sudah terpenuhi? Jangankan bisa berbicara di tingkat Asia, di Asia Tenggara saja kita masih sulit bersaing. Yang terbaru adalah kita dikalahkan Malaysia di final piala AFF desember lalu.

Lalu bagaimana dengan liga domestik kita? Indonesia Super League (ISL) sebagai liga utama PSSI masih jauh dari profesionalisme dan kemandirian. Contohnya saja klub-klub ISL masih mengandalkan dana APBD. Selain itu, banyak aktivis sepak bola yang menginginkan keterbukaan anggaran PSSI maupun penyelenggaraan ISL. Bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan adanya korupsi yang tidak kecil di tubuh PSSI.

Akhirnya tuntutan untuk me-revolusi PSSI pun semakin menguat. Kita melihat hampir setiap saat tuntutan Nurdin Halid agar turun dari jabatannya. Dan akumulasi ketidak puasan terhadap kinerja PSSI era Nurdin Halid tersebut sekilas menemui harapan ketika Jenderal TNI George Toisutta dan pengusaha Arifin Panigoro ikut dalam bursa pencalonan ketua umum PSSI. Mereka berdua dianggap sebagai gerbong lokomotif revolusi PSSI. Namun yang disayangkan, langkah mereka terhenti di komite pemilihan. Banyak yang menuduh George Toisutta dan Arifin Panigoro sengaja dijegal untuk melenggangkan kekuasaan Nurdin Halid sehingga Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menegpora) Andi Mallarangeng pun harus turun tangan mengatasi kemelut di tubuh PSSI ini.

Semua masalah diatas bukan lagi termasuk ranah olahraga, namun sudah masuk ke ranah sosial politik. Olahraga yang tadinya bertujuan untuk menyehatkan jiwa dan raga, bergeser menjadi ajang pertarungan dan ancam-mengancam. Tujuan PSSI yang semula untuk memajukan sepak bola Indonesia, beralih menjadi ajang pertarungan politik. Dan yang rugi siapa lagi klo bukan pencinta sepak bola Indonesia.

Seharusnya semua pemangku kepentingan sepak bola Indonesia duduk bersama, menjernihkan pikiran, dan membicarakan masa depan sepak bola Indonesia. PSSI pun seharusnya bisa lebih aspiratif dalam mendengar masukan dari masyarakat sipil pencinta sepak bola Indonesia. Lebih terbuka dalam menyelenggarakan kewenangan PSSI, baik dalam pelaksanaan liga, anggaran, maupun kepengurusan. Sehingga rakyat pencinta bola tidak lagi curiga adanya skandal di tubuh PSSI. Saya kira bila semua itu bisa terpenuhi, tidak peduli siapa pun ketua umumnya, persepakbolaan Indonesia akan maju dan tidak ada lagi perpecahan di tubuh persepak bolaan Indonesia.